KABARDEWAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, gelar Rapat Paripurna tentang Jawaban Walikota Bandung atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026 di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat 31 Oktober 2025.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, dan dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekretaris Daerah kota Bandung Iskandar Zulkarnain, Unsur Forkopimda Kota Bandung serta para undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam penyampaiannya, Walikota Bandung memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung, yang berkaitan mengenai pembangunan infrastruktur dan pengalokasian anggaran, Pemerintah Kota Bandung akan mengutamakan program prioritas dan aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang efisien, transparan, dan berpihak pada pelayanan publik.

Hal itu dilontarkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.

Farhan menyampaikan apresiasi atas pandangan, saran, dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD Kota Bandung.

Ia memastikan, seluruh masukan akan menjadi acuan dalam penyempurnaan dokumen Raperda APBD 2026 agar pelaksanaan anggaran tahun depan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Pemkot Bandung akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Menjawab sorotan beberapa fraksi terkait pengelolaan belanja pegawai dan efektivitas program, Farhan menyampaikan, Pemkot Bandung terus merasionalisasi belanja rutin serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. 

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan transparansi publik.

Di tengah dinamika fiskal nasional dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat, Farhan menyatakan, Pemkot Bandung tetap menjaga prioritas pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Bandung,” tuturnya.

Selain efisiensi, Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Farhan menjelaskan, penguatan potensi ekonomi lokal menjadi salah satu kunci kemandirian fiskal kota.

“Bandung memiliki ekosistem ekonomi kreatif dan sektor jasa yang kuat. Kita akan dorong agar berkontribusi lebih besar terhadap PAD, tanpa membebani masyarakat,”kata Farhan.*