KABARDEWAN.COM — Pemerintahan Kota Bandung menyampaikan pokok-pokok program prioritas pembangunan dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2025. Hal itu disampaikan Walikota Bandung Muhammad Farhan menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung.

Menurut Farhan, prioritas utama adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk memperkuat dan mendukung pembangunan dan pelayanan publik. 

"Digitalisasi pelayanan akan menjadi kunci untuk memperluas basis pajak dan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal," ujar Farhan menanggapi Fraksi PKB dan Gabungan Nasional Demokrat.

Menjawab pandangan Fraksi PDIP dan PKS, Farhan menyampaikan, anggaran perubahan 2025 akan diarahkan untuk perbaikan infrastruktur dasar seperti normalisasi sungai, pembangunan sistem pengolahan sampah, serta kemantapan jalan guna mengatasi kemacetan.

"Kami terus berupaya agar belanja infrastruktur tidak hanya terserap optimal, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup warga," jelasnya.

Wali Kota juga menanggapi perhatian Fraksi PSI dan Gerindra terhadap dinamika ekonomi daerah. Ia memaparkan, Pemkot telah menjalankan program padat karya dan pelatihan vokasi berbasis kecamatan. Selain itu, roadmap ekonomi kreatif tengah disusun dengan fokus pada subsektor MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions).

"Kota Bandung harus mampu menjadi magnet ekonomi kreatif nasional. Karena itu kami berinvestasi pada strategi yang tepat guna mendukung industri kreatif dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Sejumlah program sosial juga disampaikan, seperti “Senandung Perdana” untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta “Bandung Nyaah Kaindung” bagi lansia perempuan yang rentan.

Dalam bidang kesehatan, Farhan menyampaikan komitmennya menjaga layanan kesehatan inklusif melalui pembangunan trotoar ramah disabilitas dan pelaksanaan UHC.

Pemkot Bandung memastikan, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) digunakan secara optimal untuk mendukung program prioritas. 

“Kami menekankan efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke sektor-sektor produktif seperti kesehatan, sanitasi, pengendalian inflasi, dan cadangan pangan,” ungkap Farhan.

Dalam semangat transparansi, Farhan memastikan, seluruh proses perubahan APBD 2025 dapat diakses publik melalui laman resmi bandung.go.id. Masyarakat juga terlibat dalam perencanaan melalui program “Akselerasi Kewilayahan” yang berbasis RW.

Selain itu, belanja pegawai akan terus disesuaikan agar tidak melebihi 30% dari total belanja APBD, sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022.

Terkait penguatan sektor sosial keagamaan, Pemkot mengalokasikan dukungan untuk pelatihan dan digitalisasi lembaga pendidikan keagamaan, rumah tahfiz, dan rumah tahsin. Ini sejalan dengan upaya menjadikan Bandung sebagai kota agamis dan inklusif.

Wali Kota menyampaikan terima kasih atas masukan dari seluruh fraksi DPRD Kota Bandung. Seluruh pandangan akan dibahas lebih rinci dalam forum teknis bersama Badan Anggaran DPRD.

“Dengan kolaborasi yang solid, kita akan terus bekerja demi mewujudkan Bandung sebagai kota yang unggul, maju, dan berpihak pada seluruh warganya,” tutur Farhan.*